Search

Peraturan Perundangan

No Jenis Peraturan Nomer Tentang
No Jenis Peraturan Nomer Tentang
1 Peraturan Menaker 7 Tahun 2016 Uang Servis Pada Usaha Hotel Dan Usaha Restoran Di Hotel
2 Peraturan Menaker 8 Tahun 2016 Pembentukan Forum Serikat Pekerja/serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus
3 Peraturan Menaker 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan
4 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
5 Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6 Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Pengupahan
7 Peraturan Menaker 17 Tahun 2014 Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi
8 Peraturan Menaker 18 Tahun 2014 Honorarium/imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi
9 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara
10 Peraturan Menaker 7 Tahun 2013 Upah Minimum
11 Peraturan Presiden 105 Tahun 2013 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
12 Peraturan Presiden 107 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13 Peraturan Presiden 108 Tahun 2013 Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
14 Peraturan Presiden 109 Tahun 2013 Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
15 Peraturan Presiden 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan
16 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2013 Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
17 Peraturan Pemerintah 85 Tahun 2013 Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
18 Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran
19 Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2013 Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
20 Peraturan Pemerintah 88 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
21 Peraturan Pemerintah 90 Tahun 2013 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima
22 Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2012 Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
23 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
24 Undang-Undang 24 Tahun 2011 Penyelenggaraan BPJS
25 Peraturan Menaker PER.31/MEN/XII/2008 Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit
26 Peraturan Menaker PER.01/MEN/I/2006 Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans No. Kep-231/men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
27 Peraturan Menaker PER.06/MEN/IV/2005 Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/serikat Buruh
28 Peraturan Menaker PER.02/MEN/I/2005 Tata Cara Pendaftaran Pengujian Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
29 Peraturan Menaker PER.03/MEN/I/2005 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
30 Peraturan Menaker PER.10/MEN/V/2005 Pengangkatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
31 Keputusan Menaker KEP.49/MEN/IV/2004 Ketentuan Struktur Dan Skala Upah
32 Keputusan Menaker KEP.187/MEN/IX/2004 Iuran Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh
33 Keputusan Menaker KEP.102/MEN/VI/2004 Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
34 Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung
35 Undang-Undang 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
36 Undang-Undang 2 Tahun 2004 Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial
37 Peraturan Menaker PER.01/MEN/XII/2004 Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung
38 Keputusan Presiden 107 Tahun 2004 Dewan Pengupahan
39 Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan
40 Keputusan Menaker KEP.231/MEN/2003 Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
41 Keputusan Menaker KEP-201/MEN/2001 Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
42 Keputusan Menaker KEP.16/MEN/2001 Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerjaserikat Buruh
43 Undang-Undang 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja Serikat Buruh
44 Peraturan Menaker PER-06/MEN/1990 Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat Memiliki Dan Memelihara Buku Upah
45 Undang-Undang 80 Tahun 1957 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya