Kajian Pengaturan Syarat -Syarat Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dalam Menciptakan Ketenangan Industrial

121
SHARE

oleh : Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, SH.MH.

A. Latar Belakang

 

Perlindungan HAM di dalam hubungan industrial, tercantum dalam Pasal 23 deklarasi umum. Selanjutnya, disetujui delapan konvensi dasar ILO dimana semua negara diminta untuk meratifikasi dan menerapkannya.

Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (Pasal 1601n KUH Perdata), sekarang telah berubah menjadi hukum publik. Perubahan dimaksud, tetap membuka ruang untuk hukum privat, dimana sebuah  PKB tetap dapat berperan sebagai sarana yang efektif dalam pembuatan hukum otonom di perusahaan, dalam mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatur hal-hal yang lebih baik dari yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan.

Di samping itu, dengan masih banyaknya terjadi perselisihan hubungan industrial dan pemogokan, mengindikasikan bahwa pengaturan syarat-syarat kerja antara lain melalui PKB, masih belum efektif.

 

B. Permasalahan

Untuk membatasi ruang lingkup kajian ini, kajian yang dilakukan bertitik tolak dari suatu pandangan bahwa PKB yang dibuat melalui perundingan secara benar dan baik oleh pimpinan perusahaan dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), akan dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku proses produksi di dalam perusahaan. Hal itu, pada gilirannya akan menciptakan ketenangan industrial, dimana pengusaha tenang berusaha dan pekerja/buruh tentram bekerja. Karena PKB berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum, dalam hal-hal peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan perlindungan yang cukup dalam mengatur kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh di dalam hubungan kerja. Di samping itu PKB dapat merupakan sarana untuk mengatur hal-hal yang lebih baik dari ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, atau sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang ada. 

Bertitik tolak dari pandangan tersebut, melalui pengumpulan fakta (fact finding), ingin dibuktikan sampai sejauh mana kebenaran pandangan dimaksud, sehingga dengan kajian ini terutama diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

 

1.     Sampai seberapa jauh materi PKB telah mengatur lebih lanjut, hal-hal yang dibuka peluangnya oleh peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya.

 

2.     Bagaimana PKB mengatur hak dan kewajiban para pihak, sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan.

 

3.     Bagaimana PKB mengatur hal-hal baru mengenai syarat-syarat kerja, kondisi kerja, keadaaan ketenagakerjaan, dan tata tertib di dalam perusahaan.

 

C. Tujuan

 

1.     Merumuskan dan menjelaskan mengenai pengaturan syarat-syarat kerja melalui pembuatan PKB.

 

2.     Menjelaskan mengenai isi atau substansi pengaturan syarat-syarat kerja yang diatur di dalam PKB.

 

3.     Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak dan tata tertib di perusahaan, melalui hukum otonom dalam hubungan kerja serta tata cara pelaksanaannya

 

D. Temuan

 

Kajian ini diutamakan pada pembahasan isi atau substansi yang diatur di dalam PKB. Data  yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer, sehingga dapat saling melengkapi. Pengumpulan data primer, baik yang berupa data kuantitif maupun kualitatif, merupakan hasil pengolahan secara tabulasi dan kompilasi dari PKB yang dipilih sebagai obyek kajian. Dalam mengumpulkan data primer, dilakukan dengan mentabulasi isi atau substansi PKB, ke dalam  12 kelompok besar yang terdiri dari : (1) umum, ( 2) hubungan kerja, ( 3) waktu dan tata tertib kerja, (4) cuti dan ijin, (5) pengupahan, (6) jaminan sosial, (7) sarana hubungan industrial, (8) fasilitas kesejahteraan, (9) pendidikan dan latihan,  (10) keselamatan dan kesehatan kerja, (11) tindakan disiplin, dan (12) perselisihan dan PHK.

 

Kemudian dari hasil tabulasi, dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : (1) mengatur sama dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, (2) mengatur penjabaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, (3) mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,  ( 4) mengatur syarat-syarat kerja baru. Untuk data sekunder, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif, dikumpulkan dari berbagai sumber, yang berasal dari Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial – Depnakertrans,  Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta,  di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, dan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan.  Dengan demikian, diharapkan memperkuat kualitas kajian.

PKB yang digunakan dalam kajian ini yaitu PKB yang didaftarkan selama tahun 2006. Hal ini dimaksudkan karena PKB tersebut telah selesai dilaksanakan dan tidak mengalami perubahan. Data yang diperoleh mengenai PKB yang telah didaftarkan di Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial - Depnakertrans pada tahun 2006 yaitu sebanyak 123. Namun demikian, dari sebanyak 123 PKB yang telah  perusahaan daftarkan di Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial - Depnakertrans, hanya di dapat sebanyak 81 contoh PKB untuk dapat digunakan dalam kajian ini atau sekitar 65,9% dari keseluruhan  PKB yang ada di Depnakertrans yang terdiri dari  43,2% sektor industri, 18,5% sektor keuangan dan 8,6% sektor pertambangan (perusahaan pertambangan  yang memiliki kantor pusat). Adapun di Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, dari 132 PKB hanya didapat sebanyak 12 contoh PKB atau sekitar 8,3%  yang terdiri dari 1 sektor pertambangan, 6 sektor industri pengolahan, 1 sektor perdagangan dan 4 sektor jasa,  di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, dari 15 PKB didapat sebanyak 12 contoh PKB atau sekitar 80,0% yang terdiri dari 2 sektor pertanian, 9 sektor industri pengolahan dan 1 sektor jasa, di Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, dari 16 PKB didapat sebanyak 13 contoh  PKB atau sekitar 81,3% yang terdiri dari 1 sektor pertanian, 9 sektor industri pengolahan dan 3 sektor jasa. Ada sedikit keanehan mengenai pendaftaran PKB khususnya di Provinsi DKI Jakarta, dimana semua pendaftaran PKB dilaksanakan di tingkat Provinsi, tidak ada yang didaftarkan di tingkat Kabupaten/Kota.

Dari keseluruhan PKB yang dianalisa, ada sebanyak 48,2% atau hampir separuhnya dari  PKB yang isi atau substansinya tidak mengatur  peraturan-peraturan yang sepatutnya diatur dalam PKB. Dengan demikian terlihat bahwa masih banyaknya peluang yang telah dibuka oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak dapat diakomodir dalam PKB, sehingga pengaturan hak dan kewajiban para pihak  (pengusaha dan pekerja/buruh) belum dapat terjabarkan secara lebih rinci dan jelas. Selanjutnya dari keseluruhan PKB yang isi atau substansinya mengatur peraturan-peraturan,diantaranya  sebanyak 11,1% isinya mengatur sama dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 31,5% isinya mengatur penjabaran dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 3,4% isinya mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sisanya 54,0% mengatur syarat kerja baru.

Berdasarkan hasil analisa data PKB yang didaftarkan selama tahun 2006, di Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial - Depnakertrans, dari 81 contoh PKB yang isi atau substansinya mengatur peraturan-peratuan, diantaranya sebanyak 12,9% isinya mengatur sama dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 31,9% isinya mengatur penjabaran dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 3,5% isinya mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sisanya 51,7% isinya mengatur syarat-syarat kerja baru.

Di provinsi DKI Jakarta, dari 12 contoh PKB yang isi atau substansinya mengatur peraturan-peratuan, diantaranya sebanyak 5,7%  isinya mengatur sama dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 35,1% isinya mengatur penjabaran dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 3,9%  isinya mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sisanya 55,3%  isinya mengatur syarat-syarat kerja baru.

Di provinsi Jawa Barat, dari 12 contoh PKB,  yang isi atau substansinya mengatur peraturan-peratuan, diantaranya sebanyak 18,2% isinya mengatur sama dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 25,1% isinya mengatur penjabaran dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 3,9%  isinya mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan sisanya 52,8%  isinya mengatur syarat-syarat kerja baru.

Di provinsi Jawa Timur, dari 13 contoh PKB, yang isi atau substansinya mengatur peraturan-peratuan, diantaranya sebanyak 3% isinya mengatur sama dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 27,1% isinya mengatur penjabaran dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 0,3% mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan sisanya  71,2%  isinya mengatur syarat-syarat kerja baru.

 

E. Kesimpulan

 

1.     Dari 118 PKB daerah sampel yang telah dianalisa, sebanyak 48% atau hampir separuhnya  dari PKB isi dan substansinya tidak mengatur  peraturan-peraturan yang sepatutnya diatur dalam  PKB,  hal ini menggambar bahwa pemahaman mengenai norma peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja dan hukum perjanjian para pembuat (pengusaha dan pekerja/buruh) PKB masih kurang optimal  dan adanya ketidakmampuan teknis pembuatan PKB.

 

2.     Bahwa PKB yang isi atau substansinya mengatur peraturan-peraturan, sebagian besar isinya mengatur syarat-syarat kerja baru, hal ini mencerminkan adanya keseimbangan dalam pelaksanaan perundingan PKB.

 

3.     PKB yang ada pada dasarnya masih bersifat formalitas dan belum mempunyai manfaat potitif bagi pekerja/buruh, karena dari jumlah PKB yang ada tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, sehingga PKB belum efektif dan berperan sebagai sarana penciptaan ketenangan industrial.

 

4.     Seluruh daerah sampel belum memiliki sistem kearsipan yang baik khususnya penataan arsip PKB.

 

F. Saran

 

1. Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas PKB, perlu :

 

·         Sosialisasi mengenai norma peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian, serta isi PKB.

 

·         Pendidikan dan pelatihan (Diklat) spesialisasi PKB.

 

·         Bimbingan teknis bagi para pelaku hubungan industrial (tenaga teknis mediator hubungan industrial dan administrasi, pekerja/buruh, SP/SB, dan pengusaha/ organisasi pengusaha).

 

2. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, diklat dan bimbingan teknis, perlu : (a) pemetaan mengenai perusahaan yang belum membuat PKB, perusahaan yang sudah membuat PKB tapi belum memberikan perlindungan yang cukup mengatur kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh, sektor yang jumlah PKB nya relatif masih rendah, dan (b)  pemetaan mengenai quota daerah peserta.

 

3. Untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan PKB,  perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bagi mediator hubungan industrial, SP/SB, dan Pengusaha.

 

4. Perlu adanya pedoman penilaian PKB dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang ada PKB.

 

sumber :

http://kemnaker.go.id/penelitian-info-naker/penelitian/kajian-pengaturan-syarat-syarat-kerja-melalui-perjanjian-kerja-bersama-pkb-dalam-menciptakan-ketenan