Menaker: Silahkan Demo Tapi Jangan Anarkis

111
SHARE
photo1
menaker-hanif-apresiasi-mayday-2015-berjalan-tertib-aman

JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang dikeluarkan pemerintah di dalam Paket Kebijakan Ekonomi V masih belum bisa diterima sebagian kaum buruh/pekerja. Bahkan sebagian buruh/pekerja akan mengancam untuk mogok masal sampai dengan akhir November 2015.

 "Demo silahkan saja asalkan metaati peraturan, jangan tutup jalan tol, apa segala macam, jadi harus cantik demonya, anarkis" kata Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri usai menghadiri Rakernas Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat di Hotel Sentral, Pramuka, Jakarta, Selasa (10/11).

Menaker mengatakan bahwa tidak ada istilah mogok nasional. Pasalnya, mogok nasional itu hanya terjadi di permasalahan internal perusahaan.

"Mogok nasional mana ada, baca undang-undang dong, mogok itu di perusahaan. Mogok itu kalau sudah terjadi deadlock, kalau di luar itu tidak ada," terangnya.

Menurut Menteri Hanif, buruh menolak PP tentang pengupahan yang dikeluarkan pemerintah. Ia menilai hal itu merupakan hak setiap warga negara untuk menyerukan pendapat.

Politikus asal Partai PKB, menghimbau kaum buruh jangan berdemonstrasi terus. PP tentang Pengupahan dibuat untuk melindungi semua elemen khususnya kaum buruh.

"Melindungi pekerja, melindungi mereka yang belum kerja agar bisa kerja, melindungi dunia usaha agar berkembang dan bisa memperbanyak lapangan kerja," pungkasnya.