Kemnaker Terus Lakukan Berbagai Strategi Cegah PHK Pekerja

161
SHARE
photo1
angka-phk-2015

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan strategi dalam menghadapi permasalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menegaskan pemerintah melalui Kemnaker tidak lepas tangan dalam menangani permasalahan tersebut. “Pemerintah pusat melalui Kemnaker tidak lepas tangan dalam mencegah terjadinya PHK terhadap para pekerja. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghindari terjadinya PHK,”kata Dirjen Haiyani dalam acara temu media di kantor Kemnaker, Jakarta pada Kamis (25/2).

Haiyani mengatakan selama ini langsung melakukan klarifikasi terhadap semua informasi rencana PHK yang diterima. Informasi mengenai PHK itu, lanjutnya, bisa diperoleh dari laporan dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja/Serikat buruh maupun dari pemberintaan media massa. “Klarifikasi harus dilakukan cepat hanya dalam hitungan hari. Kita cek ke lokasi langsung dan menerjunkan mediator hubungan industrial.

Kalau di luar jangkauan kita minta bantuan ke Pemda untuk membantu menanganinya," kata Haiyani. Langkah selanjutnya, kata Haiyani adalah melakukan pemantauan dan pendalaman informasi. Di tahap ini kementerian menggali lebih jauh mengenai kabar tersebut. Meskipun diakuinya tidak mudah untuk melakukan proses pengecekan langsung. “Kami dalami.

PHK karena apa? Apakah karena kontrak habis, permasalahan normatif atau apa? Kita gali informasinya secara mendalam sekaligus mencari solusi untuk mencegah terjadinya PHK,”katanya. Kemudian yang dilakukan adalah adalah berkoordinasi dengan kementerian, Pemda dan lembaga terkait. Dalam hal ini Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan beberapa sektor yang mengalami permasalah terkait PHK terkait seperti sektor perindustrian dan sektor migas.

Haiyani kembali menekankan posisi pemerintah yang tidak menghendaki adanya PHK terhadap pekerja. Pemerintah, katanya lagi, mengharapkan pengusaha untuk menghindari terjadinya PHK.”Jangan sampai terjadi PHK, usahakan dulu bipartit. Kalau salah satu pihak tidak sepakat, bisa sampaikan ke dinas tenaga kerja dan kita mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik," ujarnya. “Kita juga minta perusahaan berupaya sungguh-sungguh untuk mencegah PHK melalui berbagai cara misalnya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur dan mengurangi shift," kata Haiyani.

Upaya lain yang bisa ditempuh perusahaan adalah membatasi / menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja / buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Selain itu upaya lainnya adalah tidak atau menperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis kontraknya serta memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. “Namun kalau sudah mencegah, tapi PHK tetap dilakukan, Pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik,“ kata Haiyani. Pemerintah pun meminta agar terjaminnya pembayaran hak-hak bagi pekerja jika terjadinya PHK.

Sikap pemerintah berikutnya akan mengembangkan program pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK untuk alih ketrampilan. “Setelah memperoleh keterampilan, pemerintah mendorong pekerja untuk memperoleh bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), wirausaha, dan paket kebijakan lainnya,” kata Haiyani. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada sebanyak 285 kasus PHK atau sejumlah 1.565 tenaga kerja yang diputus hubungan kerja selama periode Januari – Februari 2016.

Pada bulan Januari terjadi 208 kasus PHK yang melibatkan 1414 pekerja sedangkan pada bulan Februari terjadi 77 kasus PHK terhadap 151 pekerja. Untuk sektornya antara lain terdiri dari sektor perdagangan, jasa dan investasi, sektor keuangan, sektor pertambangan, sektor pertanian sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi serta aneka sektor industri dan industri dasar kimia.

BIRO HUMAS KEMNAKER