International Labour Conference Ke 103

93
SHARE

28 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014. Indonesia mengirimkan delegasi pada sidang tahun ini untuk hadir dan aktif dalam 4 (empat) komite yaitu , Komite Aplikasi Standar, Komite Penyusunan Standar Ketenagakerjaan ILO Mengenai Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29) Sebagai Standar Pelengkap dari Konvensi ILO dimaksud, Komite Penyusunan Standar Ketenagakerjaan ILO Mengenai Transisi dari Ekonomi Informal ke Formal, dan Komite Diskusi Berulang Mengenai Tujuan Strategis Kesempatan Kerja. Terdapat agenda khusus ILC tahun ini yang berbeda dengan ILC 2 (dua) tahun terakhir, yaitu pemilihan anggota Governing Body yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan saat ini untuk periode 2014 – 2017. Governing Body memiliki tugas untuk mengambil keputusan dalam kebijakan ILO, memutuskan agenda Konferensi Ketenagakerjaan Internasional , mengadopsi rancangan program dan anggaran organisasi untuk diajukan ke konferensi, serta memilih Direktur Jenderal ILO. Pemilihan dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juni 2014 untuk masing – masing unsur, dan untuk pemerintah dilaksanakan pada pukul 17.15 waktu setempat. Pada pemilihan anggota Governing Body dari unsur pemerintah, perwakilan Indonesia yang melakukan vote adalah Direktur Jenderal PHI & Jamsos, R. Irianto Simbolon dan Deputy Permanent Representative PTRI Jenewa, Duta Besar Edi Yusup. Adapun hasil pemilihan Governing Body, Pemerintah Indonesia dalam kelompok pemerintah Negara Asia Pasific lainnya yaitu bersama Australia, Bahrain, Bangladesh dan Brunei Darussalam terpilih sebagai Deputy Members. Sedangkan dari unsur pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat - Buruh dalam periode 2014 - 2017 tidak menjadi anggota Governing Body. Sebagaimana ILC pada tahun – tahun sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia akan menyampaikan pidato pada tanggal 9 Juni 2014 yang penekanannya pada komitmen Indonesia terhadap penghapusan kerja paksa , upaya memfasilitasi transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif termasuk di dalamnya perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor informal, dan komitmen Indonesia tentang perlindungan pekerja migran.