Perlu Sinergitas Program Unsur Tripartit Untuk Wujudkan Hubungan Industrial Harmonis

161
SHARE

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan sangat memerlukan sinergitas program dari pemerintah, asosiasi, pengusaha, pekerja, maupun serikat pekerja/serikat buruh untuk bersama-sama membangun ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Arah dan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke depan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Gedung Tri Dharma, Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2016).


Menurut Haiyani, forum FGD ini diselenggarakan untuk menampung saran dan masukan dari unsur Tripartit demi perbaikan arah kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. "Dalam pelaksanaan hubungan industrial, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja terdapat tiga kebijakan pemerinah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," ujar Dirjen PHI dan Jamsos.


Haiyani memaparkan, tiga kebijakan tersebut, pertama, memberikan jaring pengaman melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja/buruh tidak jatuh dalam upah murah. Dengan kebijakan ini dipastikan upah pekerja/buruh naik setiap tahun dengan besaran kenaikan yang terukur. Kedua, pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan sosial seperti jaminan sosial, pendidikan, perumahan pekerja, transportasi murah, kredit usaha rakyat (KUR), yang bisa juga dimanfaatkan pekerja/buruh korban ter-PHK.


Ketiga, lanjut Haiyani, pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. Dialog sosial bipartit ini adalah kunci utama kesejahteraan pekerja/buruh termasuk terkait dengan penerapan struktur skala upah di perusahaan.


"Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam UU ini penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di luar pengadilan," terang Haiyani.


Hiyani menambahkan, mekanisme ini tentunya lebih cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak karena penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagaimana diketahui, ada tiga tenaga yang menyelesaikan perselisihan yaitu Mediator, Konsiliator dan Arbiter.