Peraturan Perusahaan Harus Sejalan Dengan Peraturan Perundang-undangan

112
SHARE
photo1
maydayisaholiday

Jakarta - Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, baik pengusaha maupu pekerja harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kerja/perusahaan. Dalam aturan-aturan tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak tertuangkan. Secara yuridis aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kerja harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

"Jika bagian legal di perusahaan punya pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan bisa membantu mewujudkan hubungan industrial (HI) yang harmonis" kata Dirjen PHI dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Haiyani Rumondang saat mengisi diskusi perkembangan peraturan ketenagakerjaan di Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi and Partners (NSMP), Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Dirjen Haiyani, penguatan hubungan industrial yang harmonis punya peran penting dalam meningkatkan produktivitas pekerja maupun perusahaan. Yang mana pada selanjutnya juga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pengusaha, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, hubungan industrial harus terus dibina dan dipupuk melalui landasan hukum yang adil.

"Sebab, penguatan HI yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam membagun produktifitas ekonomi yang melibatkn pemerintah, pekerja, & pengusaha," jelas Dirjen Haiyani.

Dalam diskusi tersebut, turut hadir Direktur PPHI Kemnaker Sahat Sinurat, Direktur PNJK Kemnaker Bernawan Sinaga, Perwakilan Kantor Hukum NSMP Law Mario Sinjal, dan Ketua Indonesia Corporate Council Association (ICCA) Yudistira.

Perkembangan isu atau persoalan dalan dunia ketenagakerjaan saat ini terus berkembang. Untuk itu, peraturan dab perundang-undangan ketenagakerjaan pun secara progresif harus bisa menjawab dinamika persoalan-persoalan yang ada. Melalui diskusi tersebut, diharapkan lahir gagasan dan masukan-masukan penting kepada Kemnaker tentang dinamika persoalan-persoalan hukum ketenagakerjaan tersebut.

"Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran bagi pemerintah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan," pungkas Dirjen Haiyani.